Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional. Pimpinan Badan Gizi Nasional ini pun sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin kemarin. Jokowi menunjuk Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Berdasarkan hal ini, Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna, berharap presiden untuk fokus memperbaiki nasib nelayan.
“Badan Gizi Nasional ini tugasnya kurang lebih untuk pemenuhan gizi nasional, maka agar tugasnya dapat terpenuhi penting rasanya untuk memastikan kehidupan nelayan sebagai pelaku utama aktor pemenuhan gizi bangsa ini. Sudahkah nelayan sejahtera, mudahkah ia dalam bekerja dan berusaha?” ujar Hendra dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).
Sambung Hendra, nelayan ini sudah beribu-ribu tahun memastikan gizi bangsa ini terpenuhi, maka sejalan dengan agenda pemerintah melalui Badan Gizi Nasional ini paling tidak ada perhatian khusus kepada nelayan.
“Pertama, berikan kemudahan nelayan dalam berusaha misalnya dekatkan ia dengan SPBUN, hasil tangkapannya dibeli dengan harga yang layak dan terserap sepenuhnya. Kedua, nelayan diberikan jaminan sosial, misal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” terang Hendra.
Lanjut Hendra, ketiga, berikan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sehingga akan mengurangi risiko kecelakaan di laut dan kerugian lainnya. Adapun untuk mitigasinya, perlu perlindungan untuk nelayan baik ketika di laut maupun pemukimannya.
“Kalau cuaca ekstrem sebenarnya nelayan enggan untuk pergi melaut, namun karena faktor kebutuhan hidup akhirnya ia terpaksa melaut sekalipun dihadapkan dengan risiko tinggi. Maka ketika cuaca ekstrem ini, perlu ada upaya dari pemerintah agar nelayan tidak perlu melaut namun kebutuhan hidupnya terpenuhi. Yang sebenarnya terkait ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” terang Hendra.