Adanya kasus pagar laut menyingkap kenyataan bahwa adanya kejahatan luar biasa di sektor kelautan. Adanya kasus pagar laut yang tidak hanya di Tangerang dan bekasi ini memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah ke sektor kelautan sangat minim. Untuk itu, Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) berharap adanya Dewan Kelautan Nasional (DKN) sebagaimana adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dengan adanya dewan pengawas ini maka kasus-kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi, pengkavlingan laut di Sidoarjo, pengrusakan mangrove di Pulau Biawak dan Pulau Pari bisa diminimalisir.
Ketua Umum KPPMPI Hendra Wiguna menyampaikan, adanya kejahatan luar biasa di sektor kelautan ini dikarenanya minimnya perlindungan terhadap wilayah laut. “Dahulu ada Dewan Kelautan Indonesia (DKI), ada Dewan Maritim Indonesia (DIM), bahkan ada Menko Kemaritiman. Saat ini, lembaga atau kementerian tersebut tidak ada. Seolah terasa ada yang kurang, bagi kita sebagai negara kepulauan, yang luas wilayah lautnya lebih luas ketimbang daratnya.” Terang Hendra dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).