Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna, menyoroti maraknya kejahatan di wilayah laut seperti pagar laut ilegal di Tangerang dan Bekasi, pengkavlingan laut di Sidoarjo, serta pengrusakan mangrove di Pulau Biawak dan Pulau Pari yang terjadi akibat minimnya perlindungan terhadap kawasan perairan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan lembaga khusus yang mengurusi sektor kelautan.
“Dahulu ada Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), Dewan Maritim Indonesia (DMI), bahkan Menko Kemaritiman. Saat ini lembaga-lembaga atau kementerian tersebut tidak ada. Seolah terasa ada yang kurang, bagi kita sebagai negara kepulauan yang luas wilayah lautnya lebih besar ketimbang daratnya,” ujar Hendra kepada RMOL, Kamis malam, 23 Januari 2025.
Hendra menyampaikan, KPPMPI mendorong pembentukan Dewan Kelautan Nasional (DKN) yang dapat berperan dalam memberikan rekomendasi dan masukan kepada Presiden terkait kebijakan strategis di sektor kelautan. Kehadiran lembaga ini dinilai penting untuk membantu Presiden dalam melaksanakan Asta Cita ke-2, khususnya menjadikan laut sebagai kekuatan keamanan negara sekaligus sumber pangan bangsa.
“Kalau DKN ini terbentuk, maka tugas pertamanya adalah mengecek seluruh wilayah laut. Jangan-jangan banyak yang sudah dikasih sertifikat ilegal, atau pulau-pulau kecil dan terdepan yang mungkin sudah dirusak ekosistemnya secara ilegal,” jelasnya.
Hendra menambahkan, DKN dapat menjalankan berbagai fungsi strategis lainnya untuk mendukung kerja-kerja pemerintah. Ia menyoroti kondisi Indeks Kesehatan Laut atau Ocean Health Index (OHI) Indonesia yang saat ini berada pada peringkat 189 dari 220 negara. Skor OHI Indonesia hanya 61 dari 100, lebih rendah dari rata-rata global yang mencapai 69.
“Perlu upaya segera pemulihan ekosistem laut dan pesisir kita, maka peranan DKN ini bisa ada di sana. Tentunya DKN harus diisi oleh sumber daya manusia terbaik di bidang kelautan dan berjiwa NKRI. Syukur-syukur memiliki nilai-nilai Ocean Leadership, sehingga akan memudahkan perjalanan kita dalam memulihkan laut untuk sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat,” pungkasnya.